Berita Terkait

Rabu, 29 April 2026

Kementerian Investasi dan Hilirisasi Dukung Percepatan 13 Proyek Hilirisasi Strategis Tahap II

Cilacap, 29 April 2026 – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan proyek investasi hilirisasi nasional melalui pelaksanaan groundbreaking 13 proyek hilirisasi tahap II dengan nilai investasi mencapai sekitar Rp116 triliun, yang dikerjakan oleh sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah koordinasi Danantara Indonesia.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci kebangkitan dan kemakmuran bangsa. Hilirisasi juga menjadi langkah strategis untuk memastikan sumber daya alam Indonesia dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi rakyat.


“Bangsa yang ingin merdeka sepenuhnya harus berani dan mampu menguasai sumber daya alamnya sendiri. Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur,” ujar Presiden Prabowo.


Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, menyampaikan bahwa momentum ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hilirisasi nasional.


“Mari kita jadikan momen ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia menuju bangsa yang tidak hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” ujar Rosan.


Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari groundbreaking tahap I yang telah dilaksanakan pada Februari 2026, sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong hilirisasi sumber daya alam guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan pemanfaatan sumber daya alam domestik menjadi produk bernilai tambah, langkah ini diharapkan dapat mengurangi impor dan mendorong investasi dalam negeri.


Sebanyak 13 proyek hilirisasi tahap II tersebut mencakup tiga sektor utama, yaitu energi, mineral, dan pertanian. Pada sektor energi, proyek meliputi pembangunan fasilitas kilang gasoline di Cilacap dan Dumai serta fasilitas penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Maumere, Palaran, dan Biak.


Pada sektor mineral mencakup pembangunan fasilitas pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim; manufaktur stainless steel dari nikel di Morowali; manufaktur slab baja karbon dari bijih besi lokal di Cilegon; fasilitas produksi aspal buton di Sulawesi Tenggara; serta hilirisasi tembaga dan emas di Gresik. Pada sektor pertanian mencakup fasilitas pengolahan minyak sawit menjadi produk oleofood dan biodiesel di Sei Mangkei; fasilitas pengolahan pala menjadi oleoresin; serta fasilitas terpadu kelapa untuk Medium-Chain Triglycerides (MCT), tepung kelapa, dan arang aktif (activated carbon) di Maluku Tengah.


Secara keseluruhan, proyek-proyek ini diproyeksikan tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas nasional, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi sekitar 19 ribu tenaga kerja serta memperkuat struktur industri dalam negeri.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan proyek-proyek tersebut melalui berbagai langkah strategis, antara lain:


  • Penyusunan Rencana Aksi Nasional Hilirisasi Investasi Strategis (HIS) serta implementasi peta jalan hilirisasi;
  • Fasilitasi percepatan perizinan berusaha melalui sistem OSS berbasis risiko;
  • Pendampingan penyelesaian hambatan investasi (debottlenecking) melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; serta
  • Pengawalan realisasi investasi agar proyek berjalan tepat waktu dan sesuai target.


Menteri Rosan juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus melanjutkan agenda hilirisasi secara bertahap dan berkesinambungan.


“Ke depan, kami masih akan melanjutkan ke fase ketiga yang saat ini tercatat sudah ada enam proyek hilirisasi strategis nasional yang segera kita laksanakan dalam rangka penciptaan nilai tambah industri dan tentunya yang paling penting penciptaan lapangan pekerjaan,” tambahnya.


Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan, proyek hilirisasi tahap II ini diharapkan menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.(*)


Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Email: humas@bkpm.go.id


Powered by sagara 2022